Nilai UN Bisa Dijadikan Syarat Untuk Seleksi PTN

sumber : http://blogguru.dirgaardana.com
Tahun 2012 hasil ujian nasional (UN) bisa diintegrasikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.
Hal itu diungkapkan peneliti pendidikan dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Drs. Safari, M., P.A.U. kepada wartawan di sela-sela lokakarya pendidikan Kota Bandung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (28/9).
“Namun pasti atau tidaknya adalah kebijakan pemerintah, saya tidak bisa memastikan,” ungkap Safari.

Dikatakan, keinginan diintegrasikan nilai UN ke PT ini, karena nilai UN-nya sama (standar). Sementara perguruan tinggi negeri hasil ujiannya belum standar. “Inilah yang menjadi dasar, kami menginginkan nilai UN bisa menjadi syarat masuk ke PTN,” tandasnya.
Menurutnya, secara pelaksanaan, UN sudah berjalan lancar dan sempurna. Yang perlu disempurnakan, adalah masalah teknisnya saja, terutama untuk masuk ke PTN.
“PTN harus menerima, karena wacana ini sudah dibicarakan dan disetujui semua pihak,” tambahnya.
Menurutnya, dari hasil penelitian, pelaksanaan UN di Indonesia dicemburui negara lain, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Selain itu, standar nilai UN pun sama, yakni 5,5 sekalipun standar nilai UN masih terbilang kecil.
“Di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura standar nilai ujian minimal 7,” tandasnya.
Safari menyebutkan, UN untuk mengukur kemampuan siswa yang dilaksanakan secara nasional. Sementara materi yang diujikan adalah minimal pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.
“Tidak mungkin materi yang diujikan adalah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah,” katanya.
Adanya yang kontra mengenai UN ini, karena materi yang di UN tidak sesuai dengan yang diajarkan. Safari mengatakan, harusnya sekolah introspeksi, karena para gurunya mengajar tak benar.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, diintegrasikannya hasil UN untuk masuk PTN memang sudah dibicarakan dan akan diujicobakan pada tahun 2012 mendatang. Namun, memang ada beberapa teknis pelaksanaan yang harus disempurnakan.
“Khusus mekanisme pelaksanaan UN yang diintegrasikan masuk ke PTN,” tambahnya.
Wahyudin mengaku sangat mendukung hasil UN bisa dijadikan prasayarat untuk masuk PTN. “Namun ada beberapa yang harus disempurnakan,” tandasnya.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmeni Hartadji menilai, pemeritah belum siap mengintegrasikan hasil UN untuk menjadi prasyarat masuk ke PTN. Selain sistem pelaksanaan yang belum sempurna, masih terjadi ketidakjujuran di antara para siswa maupun pengawas dalam pelaksanaan UN.

Kabar IPTEK 2012 Standar Nilai Kelulusan UN SMP-SMA Tetap 5,5 Kamis, 29 Desember 2011 23:11 WIB

sumber : http://iptek.tvonenews.tv
ilustrasi Ujian Nasional

Medan, (tvOne)

Standar nilai kelulusan dalam Ujian Nasional untuk tahun 2012 bagi siswa SMA dan SMP sederajat, tidak mengalami perubahan seperti tahun sebelumnya yakni tetap 5,5. “Masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni siswa harus mendapat nilai 5,5 baru bisa lulus Ujian Nasional (UN) dengan bobot pembagi juga tetap 40:60, yakni 40 persen dari akumulasi rata-rata nilai ujian sekolah dan 60 persen dari nilai UN,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Safri di Medan, Kamis (29/12).

Ia mengatakan, pelaksanaan UN tetap merupakan sebagai bahan evaluasi dan pengontrol bagi pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Untuk itu, ukuran kualitas, akseptabilitas, dan kredibilitas sangat diperlukan, karena ukuran hasil UN akan ditelaah lagi melalui evaluasi untuk mengetahui dan memahami pemetaan pendidikan di Indonesia, guna meningkatkan kualitas sekolah dan para siswa. “Kita harapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan terutama Kepala Dinas pendidikan kabupaten dan kota dapat bekerja sama dalam sosialisasi nantinya.

Sehingga manajemen yang baik dari UN 2012 bisa diperoleh, demikian juga dengan kualitas hasil UN juga akan membaik. Apalagi pada hasil UN tingkat SMA, Sumut meraih ranking ketiga nasional dan tingkat SMP ranking kedua,” katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan UN untuk tingkat SMA, MA, dan SMK tahun ajaran 2011/2012 akan dilaksanakan pada 16-19 April 2012 dan UN susulan pada 23-26 April. Untuk jenjang SMP/MTs dan SMPLB, UN akan dilaksanakan pada 23-26 April 2012 dan UN susulan pada 30- 4 Mei 2012.

Sedangkan untuk jenjang SD/MI/SDLB UN akan digelar pada 7-9 Mei 2012 dan UN susulan pada 14-16 Mei 2012. “Pada pelaksanaan UN kali ini pun tidak ada ujian ulang tetapi yang ada ujian susulan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sakit atau alasan lain yang pelaksanaannya seminggu setelah ujian nasional,”katanya.

Berdasarkan petunjuk dari Kemendikbud, lanjut dia, pengumuman hasil UN tingkat SMA/MA dan SMK pada 24 Mei 2012, tingkat SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB pada 2 Juni 2012. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan UN tingkat SD menjadi kewenangan setiap provinsi. “Meski begitu pun, peserta UN dinyatakan lulus apabila setiap siswa harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya lulus UN dan harus menyelesaikan program pengajaran sesuai tingkatnya, untuk SMP dan SMA sederajat selama tiga tahun, sedangkan SD sederajat selama enam tahun,” katanya.

Selain itu, pada ujian nasional juga terdapat lima paket soal. Untuk itu ia berharap agar kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota melakukan koordinasi agar pelaksanaan UN 2012 lebih baik dari tahun sebelumnya. (Ant)

Workshop Pendataan Program BOS 2011, Jumat, 09 September 2011 05:42, http://jardiknas.kemdiknas.go.id

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program wajib belajar sendiri merupakan amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 34 ayat 2 dari UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sementara pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku pada tahun anggaran 2011, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

Pelaporan Penggunaan BOS

Melihat besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah bagi BOS bagi selayaknya ada suatu sistem pelaporan yang kredibel dan transparan. Untuk masalah ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melakukan inisiatif untuk membuat pelaporan dana BOS melalui teknologi web. Wujud nyatanya adalah pembuatan web mengenai BOS (http://bos.kemdiknas.go.id). Dengan memanfaatkan data center yang ada di Pustekkom maka sejak akhir Agustus 2011 web bos tersebut sudah aktif dan dapat diakses.

Untuk mensosialisasikan web tersebut maka Ditjen Dikdas melakukan workshop pendataan program BOS yang dilakukan di 4 kota : Bandung, Batam, Surabaya, dan Makassar. Workshop di Bandung dan Batam diselenggarakan pada tanggal 7-9 September 2011, sementara untuk Surabaya dan Makassar akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 September. Peserta workshop adalah petugas data BOS yang telah ditunjuk dari masing Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Workshop di Batam dibuka oleh Dirjen Dikdas Prof. Suyanto, PhD yang disertai oleh Direktur Pembinaan SMP Didik Suhardi, SH, M.Si. Peserta workshop di Batam adalah petugas data dari kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Workshop di Bandung dibuka oleh Set. Ditjen Dikdas Dr. Bambang Indriyanto yang disertai oleh Direktur Pembinaan SD Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. Peserta workshop di Bandung adalah petugas data dari kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Kalimantan.

Harapannya tentu saja adalah dengan pemanfataan TIK yang baik (khususnya internet) pelaporan penggunaan dana BOS dapat lebih transparan dan kredibel, dan jika hal ini terjadi maka citra Kementerian Pendidikan Nasional akan semakin meningkat. Penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas dari korupsi merupakan dambaan bagi seluruh insan pendidikan Indonesia. Semoga Kemdiknas dapat menjadi pelopor di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah.

Universitas Terbuka Jangkau Lulusan SMA

Senin, 17 Mei 2010 | 16:55 WIBJAKARTA, KOMPAS.com

Mulai tahun ini Universitas Terbuka secara serius merangkul lulusan SMA untuk menjadi mahasiswa. Perguruan tinggi yang menjalankan sistem perkuliahan secara terbuka, yang umumnya diminati pekerja atau karyawan itu, kini juga berfokus untuk menjaring lulusan SMA berusia 19-23 tahun.

Mahasiswa yang usianya 24 tahun ke bawah baru sebanyak 40.000 mahasiswa.

– Tian Belawati

Tian Belawati, Rektor Universitas Terbuka (UT), di sela Seminar Internasional tentang Integrating Technology Into Education di Jakarta, Senin (17/5/2010), menjelaskan, UT diselenggarakan bukan hanya untuk mereka yang sudah bekerja atau berprofesi sebagai guru, tetapi juga untuk lulusan SMA. Meskipun kuliah di UT dilaksanakan secara jarak jauh, yaitu mahasiswa banyak belajar secara mandiri lewat buku-buku pegangan dan internet, tatap muka dengan pengajar dosen-dosen dari perguruan tinggi lokal tetap dilakukan.

“Tatap muka dilakukan delapan kali dalam satu semester,” ujar Tian.

Dalam kaitan menjangkau lulusan SMA mulai tahun ini, Tian mengatakan, UT bermitra dengan perguruan-perguruan tinggi lokal untuk menjaring mereka yang tidak diterima karena daya tampung universitas lokal yang terbatas. Program bagi lulusan SMA ini dinamai SIPAS 1923 atau Sistem Paket Semester Usia 19-23 Tahun.

Para mahasiswa dapat merencanakan lamanya waktu belajar mereka. Paket yang disediakan beragam, mulai 4 sampai 8 tahun. “Kita menyediakan alternatif paket, sebab pendidikan di UT kan memang fleksibel,” ujar Tian.

Guna mendukung program UT yang menjangkau lulusan SMA, UT difasilitasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional dalam bekerjasama dengan sepuluh perguruan tinggi lokal di wilayah Indonesia Timur. Beberapa perguruan tinggi itu di antaranya Universitas Cendrawasih, Universitas Mataram, Universitas Haluoleo, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Pattimura. Dalam waktu dekat, kerja sama juga akan dilakukan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Ada sebanyak 31 program studi di UT yang akan dikerjasamakan dengan universitas-universitas tersebut. Biaya kuliah di UT besarnya Rp 20.000 per SKS, belum termasuk biaya tutorial. Saat ini, terdapat 650.000 mahasiswa UT.

“Mahasiswa yang usianya 24 tahun ke bawah baru sebanyak 40.000 mahasiswa,” jelas Tian.

Sementara untuk mahasiswa nonguru, saat ini UN memiliki sebanyak 120.000 mahasiswa. Para mahasiswa itu di antaranya berprofesi sebagai pegawai swasta maupun pegawai pemerintah daerah.

Direncanakan, pada 2014 jumlah mahasiswa nonguru bisa meningkat menjadi 150.000 orang. ” Ke depan UT ingin meningkatkan jumlah mahasiswa nonguru dan mahasiwa yang berusia 24 tahun ke bawah atau yang baru lulus SMA,” ujar Tian.

Dana RSBI Akan Dievaluasi

Jumat, 30 April 2010 | 04:46 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dana bantuan langsung atau block grant yang telah diberikan kepada rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Kucuran dana telah dilakukan sejak lima tahun lalu.

Hingga tahun 2009, Kementerian Pendidikan Nasional telah memberikan kucuran dana kepada 320 SMA, 118 SMK, 300 SMP, dan 136 SD yang tersebar di 481 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

”Akan ada evaluasi pada tahun 2010/2011 karena pemberian dana bantuan untuk SMP memang selama empat tahun dan SMA lima tahun,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Kamis (29/4) di Jakarta.

Untuk tingkat SMP, dana bantuan setiap sekolah Rp 400 juta pada tahun 2007 dan Rp 300 juta untuk setiap sekolah pada tahun 2008-2010. Sementara itu, untuk tingkat SMA, dana bantuan yang diberikan Rp 300 juta setiap tahunnya dari tahun 2006 hingga 2008. Untuk tahun 2009-2010, dana yang diberikan Rp 300 juta-Rp 600 juta per tahun untuk setiap sekolah.

Bisa kembali ke reguler

Menurut Mendiknas, evaluasi RSBI itu akan dilakukan secara menyeluruh dan melihat apakah semua ketentuan telah dipenuhi. ”Apabila, misalnya, RSBI itu tidak mencapai target yang telah ditentukan, sangat mungkin RSBI itu dikembalikan statusnya menjadi sekolah reguler. Sebaliknya, jika telah terpenuhi, statusnya akan langsung berubah menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI),” kata Nuh.

Apabila sekolah itu berubah status menjadi SBI, dana bantuan otomatis dihentikan. Pertimbangannya, sekolah diharapkan bisa membiayai sendiri setelah selama 4 dan 5 tahun mendapatkan bantuan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas belajar mengajar lain yang dibutuhkan.

Nuh mengingatkan, RSBI dan SBI harus memenuhi empat komponen, yaitu infrastruktur yang memadai, memiliki guru yang berkualitas, kurikulum sesuai dengan pembelajaran, dan manajemen yang baik.

”Ada syarat menjadi SBI, kualitasnya harus minimal di atas rata-rata standar nasional. Jika tidak, berarti SBI itu hanya jualan nama. SBI harus memiliki sister school dengan sekolah yang ada di luar negeri karena itu konsep dasarnya,” kata Nuh.

Sayangnya, kata Nuh, pengertian definisi ”internasional” kadang-kadang direduksi menjadi penggunaan kata-kata berbahasa Inggris di lingkungan sekolah atau dalam penyampaian materi pelajaran.

”Apa harus selalu memakai bahasa Inggris? Tidak. Tergantung sekolah itu mau memakai standar di negara mana. Kalau SBI-nya sekolah keagamaan, bisa pakai bahasa Arab. Atau bisa juga pakai bahasa Jepang,” ujarnya.

Yang paling penting sebenarnya jangan sampai RSBI atau SBI justru memunculkan eksklusivitas dan terkesan elite dengan hanya menerima calon siswa yang memiliki kemampuan finansial yang kuat.

Secara terpisah, Budi Susetiyo, dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, yang melakukan studi pengembangan kriteria sekolah standar, mandiri, dan berstandar internasional, mengatakan, kualitas RSBI perlu dipertanyakan.

”Bagi sekolah negeri, label RSBI bisa jadi alasan untuk memungut dana lebih dari masyarakat karena butuh untuk mengembangkan sekolah,” ujar Budi. (LUK/ELN)

Kelulusan UN SMA/MA Diumumkan Hari Ini

Di Bali, Banyak Siswa Tidak Lulus Bahasa Indonesia

Senin, 26 April 2010 | 03:29 WIB

Jakarta, Kompas – Kelulusan ujian nasional untuk tingkat SMA dan madrasah aliyah akan diumumkan Senin (26/4) ini. Baik orangtua maupun guru diminta untuk memerhatikan kondisi psikologis siswa yang tidak lulus dan harus mengulang pada awal Mei mendatang.

”Tingkat stres anak sudah tinggi sejak awal sebagai akibat jadwal ujian nasional (UN) yang dimajukan. Ditambah lagi ada beberapa materi yang tidak ada di kisi-kisi soal,” ujar pengamat pendidikan Darmaningtyas, Sabtu (24/4).

Pada penyelenggaraan UN kali ini pemerintah memberikan kesempatan perbaikan bagi siswa yang tidak lulus dengan UN ulangan. Namun, menurut Darmaningtyas, mental siswa pasti sudah jatuh jika ia dinyatakan tidak lulus sehingga belum tentu hasil UN ulangan akan menjadi lebih baik dan lulus.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menekankan, UN bukanlah faktor penentu kelulusan siswa, melainkan hanya pemetaan mutu pendidikan. Hasil UN diserahkan kepada sekolah untuk digabungkan dengan hasil ujian lain.

Pengamat pendidikan Arif Rahman memuji langkah pemerintah yang dianggapnya sebagai kemajuan karena UN memang bukanlah penentu kelulusan. Untuk menentukan siswa lulus atau tidak, hasil UN harus diramu terlebih dahulu dengan ujian sekolah, ujian praktik, ujian harian, akhlak mulia, dan budi pekerti.

”Yang ketuk palu lulus atau tidaknya siswa itu, ya, kepala sekolah sehingga untuk melihat persentase kelulusan, kita harus tunggu kepala sekolah,” kata Arif.

Namun, terlepas dari kemajuan itu, Arif mengingatkan rumus kelulusan UN harus dikaji ulang. Pasalnya, standar penilaian yang digunakan saat ini adalah standar mutlak. Padahal, seharusnya yang digunakan standar norma (standar penilaian yang digunakan atas pertimbangan kondisi setiap daerah yang berbeda-beda).

”UN harus memenuhi asas bermutu, berkeadilan, dan efisiensi. Sekolah-sekolah yang fasilitas kegiatan belajar-mengajar dan gurunya belum memadai seharusnya dilihat dan dipertimbangkan untuk menentukan nilai kelulusan,” kata Arif.

Menurut Nuh, dari hasil evaluasi penyelenggaraan UN, pihaknya akan melakukan intervensi kebijakan untuk memberikan penguatan-penguatan pada kabupaten/kota atau sekolah-sekolah yang memiliki siswa tidak lulus UN. Penguatan-penguatan itu, antara lain, adalah peningkatan kualitas guru hingga dukungan fasilitas kegiatan belajar-mengajar jika memang faktor itu masalahnya.

Mengejutkan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, tingginya siswa SMA/MA/ SMK yang tidak lulus, yakni sekitar 9.237 murid, sangat mengejutkan. Karena jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2009, yang hanya 1.825 siswa.

Berdasarkan evaluasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah DIY, persentase ketidaklulusan tertinggi terdapat pada jurusan IPS SMA, yaitu 30,24 persen atau 3.287 murid. Sebagian besar murid jatuh pada mata uji Geografi. ”Nilai rata-rata mata uji Geografi tahun ini terendah di SMA Jurusan IPS. Banyak yang tidak bisa memenuhi standar kelulusan UN 5,5,” kata Ketua Panitia Pelaksana UN DIY Baskara Aji, Minggu.

Di jenjang SMK, SMA Jurusan Bahasa, dan SMA Jurusan Agama, penyebab ketidaklulusan tertinggi adalah mata uji Bahasa Inggris dengan nilai rata-rata terendah dibandingkan dengan mata uji lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI Yogyakarta Suwarsih Madya mengatakan, turun drastisnya angka kelulusan di DIY sejauh ini belum bisa dipastikan faktor penyebabnya. Salah satu penyebab diduga karena banyak beredarnya kunci jawaban palsu lewat SMS sebelum pelaksanaan UN di DIY. ”Tapi, faktor penyebab ini masih akan kami evaluasi lagi,” ujarnya.

Di Bali, angka kelulusan ujian nasional tingkat SMA/SMK di Bali tahun 2010 merosot. Jumlah siswa yang tidak lulus 1.093 orang, jauh di atas tahun sebelumnya yang hanya 66 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali Wayan Suasta di Denpasar, Minggu, mengungkapkan, angka ketidaklulusan paling tinggi ditemukan di Buleleng, sementara terendah di Bangli.

”Sebagian besar ketidaklulusan karena rendahnya perolehan nilai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia,” ujarnya. (LUK/IRE/BEN/CHE)

Murid SMA Ciptakan Rumus Matematika Kematian Michael Jackson

BOGOR–Misteri meninggal dunianya Raja Pop Dunia, Michael Jackson menarik rasa ingin tahu seorang siswa SMA Negeri1 Bogor, Jawa Barat, Oki Novendra (17 tahun). Oki berhasil menjelaskan kematian sang raja pop dunia, Michael Jackson’ melalui rumus Matematika.

Didorong rasa penasaran terhadap kematian idolanya, dan kegemarannya pada mata pelajaran Matematika, Oki pun mencoba mengutak-atik rumus. “Saya ingin tahu dengan misteri kematian Michael Jackson. Selain sebagai fans, saya juga pernah berbicara dengan salah seorang dosen Universitas Indonesia (UI) pada Januari 2010,” kata Oki, Selasa (20/4) lalu.

Oki kemudian mendapat literatur dan tambahan pengetahuan tentang pengendapan obat dalam darah. Selanjutnya, ia mencoba mengembangkan dan mengaitkannya dengan kematian Michael Jackson.

Siswa kelas X .6 –setara dengan kelas 1 SMA– ini mengatakan, ia meneliti misteri wafatnya Michael Jackson dengan memakai rumus turunan diferensial. “Saya mencoba meneliti dengan rumus turunan diferensial. Yakni dy/dx = -ky. Artinya suatu y berbanding dengan x akan menghasilkan ky. Y itu merujuk pada obat sedangkan x pada waktu,” kata Oki .

Kematian Jacko erat kaitannya dengan dosis obat yang sering dikonsumsinya. Berdasarkan rumus turunan diferensial ini, menurut Oki, apabila komposisi obat tetap dan waktunya sama seperti yang dianjurkan oleh dokter, maka konsentrasi obat tidak akan naik dan efek pengendapan darah dalam tubuh tidak tinggi.

“Michael Jackson  mengonsumsi obat agar ia tampil prima di depan publik saat di atas panggung. Obat yang dikonsumsinya menimbulkan efek samping karena jumlah yang dikonsumsi dan frekuensi konsumsi obat berlebihan. Itu sudah melewati batas aman, dan terjadi pengendapan obat dalam darah. Selain itu juga mengganggu kinerja syaraf,” kata Oki menjelaskan.

Penelitian terhadap misteri kematian Michael Jackson ini, membawa Oki meraih medali emas dalam Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat Dunia Ke-17 di Grand Bali Beach, Sanur, Bali, 13 April lalu. Ia berhasil menyisihkan 100 peserta dari 13 negara. Ia mendapatkan juara pertama dalam Penelitian Bidang Matematika.

Sumber : Republika, Kamis 22 April 2010

Sistem SKS Diminta Bertahap

Diambil dari : Seputar Indonesia, Minggu 18 Oktober 2009 JAKARTA(SI)

Pemerintah diminta tidak serta merta menerapkan sistem kredit semester (SKS) di sekolah kategori mandiri dan berstandar internasional. SKS sebaiknya diterapkan secara bertahap. Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat menilai, sistem SKS justru akan membebani siswa. Terutama, jika sistem ini diterapkan pada awal-awal tingkatan. Sebab, menurut dia,dibutuhkan kesiapan sumber daya pengajar dan siswa agar dapat menerima perubahan sistem ini. “Guru juga belum siap. Saat kuliah saja, para dosen tidak maksimal menjalankan SKS di perguruan tingginya. Sekarang, bagaimana mungkin diterapkan secara benar di sekolah?” kata Lody di Jakarta kemarin.Menurut dia, penerapan sistem SKS tidak hanya membebani siswa dan guru tetapi juga akan merepotkan. Terutama, dilihat dari segi administrasi menyangkut jadwal pelajaran dan waktu belajar masing-masing siswa. “Dari segi administrasi, akan sangat menguras waktu. Bukannya siswa jadi mandiri, tetapi malah mengganggu pola belajarnya,”tandas Lody. Sementara itu,Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Coruption Watch (ICW) Ade Irawan menyatakan,sejak awal pihaknya menentang kastanisasi sekolah seperti adanya sekolah yang menerapkan standar internasional dan tidak. Begitu pun dengan sistem SKS.Dia melihat,tujuan penerapan sistem ini belum jelas. “Tujuan utamanya belum jelas. Apa iya dengan sistem SKS siswa bisa belajar mandiri. Belum tentu juga. Bisa jadi, hal ini malah membebani siswa itu,” tegasnya. Selain itu,lanjut dia,kesiapan sekolah seperti guru,sarana penunjang,serta sistem penilaian juga masih patut dipertanyakan. “Pada tingkat apa diterapkan, saya pikir penerapan itu butuh waktu karena kesiapan sarana prasarana dan guru saat ini masih kurang,”tandasnya. Karena itu,Ade mengingatkan agar pemerintah jangan hanya memandang sekolah sebagai tempat mengembangkan kemampuan teknis, tetapi juga sebagai wahana bagi anak untuk berinteraksi serta mendapatkan pengetahuan secara holistis. Sebelumnya diberitakan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan mewajibkan penerapan SKS bagi sekolah mandiri dan berstandar internasional. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto mengatakan, kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP tersebut menyebutkan bahwa sekolah kategori mandiri harus menerapkan sistem pembelajaran dalam SKS.Sistem ini adalah salah satu sistem penerapan program pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek.Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik dapat belajar. Dengan sistem ini,peserta didik diberi kebebasan untuk merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan minat, kemampuan,dan harapan masingmasing. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan, SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Mengacu pada konsep tersebut, SKS dapat diterapkan untuk menunjang realisasi belajar tuntas yang digunakan dalam menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).Pada SKS,setiap 1 SKS berbobot dua jam kegiatan pembelajaran per minggu, selama 16 minggu per semester. Penerapan SKS, kata Suyanto, tergantung kesiapan sekolah itu sendiri. (rendra hanggara)

Berfikir Maju Untuk Tumbuh

Diambil dari : SINDO, 11 Oktober 2009

Dampak krisis global terhadap pertumbuhan ekonomi secara jangka pendek menjadi tidak menentu. Sehingga pembuat kebijakan harus mampu melampaui masalah ini untuk meraih peluang tumbuh di masa depan.   Laporan Global Risk Network Risk dari World Economic Forum (WEF) yang berjudul “Global Growth a Risk”,mengungkapkan bahwa para pemimpin negara-negara di dunia harus mampu melihat melampaui masalah yang ditimbulkan dari dampak krisis global.Riset itu menemukan bahwa dunia akan semakin terbagi saat ini.Yakni antara sebagian negara yang mampu mencatatkan pertumbuhannya,sementara yang lainnya mengalami penurunan kinerja perekonomiannya. Director and Head of Global Risks Network WEF Sheana Tambourgi menyatakan dibalik prediksi perekonomian yang disampaikan oleh International Monetary Funda (IMF) tentang penurunan pertumbuhan global, menyimpan banyak kisah sukses. China, India, dan Rusia serta beberapa negara Teluk akan tetap mencatatkan pertumbuhan pada 2009 ini. Dibalik perekonomian global yang negatif saat ini, ada banyak bukti tentang pemain-pemain baru dalam perekonomian dunia yang akan sangat berperan dalam pertumbuhan global. “Juara-juara baru ini akan secara signifikan memaikan perananya di ekonomi dunia, dan siapa yang tetap berada pada posisi yang kuat akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan dunia di masa mendatang,”ujarnya. Sementara dalam level industri, sektor energi,makanan,telekomunikasi, dan sektor jasa semuanya masih akan menunjukkan kinerjanya yang kuat. Para pemimpin perusahaan dari sektor ini,memiliki pendapat yang sama.Yakni, mereka mengakui bahwa kondisi perekonomian memang sedang tidak menentu.Namun pasar baru sedang terbuka dan peluang ini harus diambil. Kondisi krisis telah mengakibatkan akses terhadap permodalan menjadi lebih sulit,namun yang pasti tidak akan ada kekurangan permodalan secara global. Berdasarkan catatan Institute of International Finance, Negara-negara Teluk telah menambahkan investasi sebesar USD215 miliar untuk pasar modal mereka pada tahun 2007.Total aset mereka termasuk bank sentral, diestimasikan sebesar USD1,8 triliun,yang diperkirakan akan meningkat menjadi USD2,4 triliun. “Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengambil keuntungan dari situasi saat ini,”ungkap Tambourgi. Melihat kedepan,akan ada tiga tren sedang muncul dan berpengarug terhadap prospek pertumbuhan masa depan perusahaan, negara, dan dunia. Menurut Tambourgi, pertama adalah negaranegara baru yang memiliki pertumbuhan cepat dengan jumlah penduduk besar dan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah dengan China dan India yang beperan. Kedua, terkait dengan meningkatnya permintaan dan kompetisi internasional dalam hal mendapatkan permodalan, energi,konsumsi dan skill akan tumbuh secara berkelanjutan. Ketiga, pentingnya pert-umbuhan diletakkan pada inovasi dan teknologi sebagai sumber solusi untuk mengatasi masalah global. Tiga tren tersebut akan menjadi tantangan namun juga menawarkan kesempatan baik bagi kalangan bisnis dan masyarakat yang telah menempatkan diri mereka secara tepat. Salah satu dari tantangan dan peluang terbesar dalam tiga tren tersebut akan terjadi secara berkelanjutan. Kependudukan dan ekonomi akan berubah dan mengambil tempat di negara-negara sehingga mewakili peluang pertumbuhan. Juga akan terjadi peningkatan permintaan tidak hanya terhadap sumber daya energi dan air, namun juga pada permodalan dan manusia trampil.Secara jelas,perusahaan- perusahaan akan bersaing ketat di dunia internasional atas sumber daya tersebut. Namun struktur mereka,ukuran dan lokasi akan bekerja sesuai dengan konteks mereka. Kebanyakan perusahaan dijalankan dalam situasi ekonnomi dinamis dan kebanykan dikelola secara swasta.Umumnya ditangani oleh pemilik atau pendirinya sendiri, yang akan mendorong mereka untuk ulet dalam antusiasme dan fokus pada pertumbuhan. Untuk beberapa negara, mereka akan mengalami kekurangan bukti tentang pasar modal yang dominan berarti sektor industri swasta mereka lebih terbuka terhadap permodalan swasta. Ketika ingin memiliki kinerja menarik,diantaranya, yang merupakan bagian dari dua faktor mungkin akan berguna bagi perusahaan kecil. Sementara angka moderat Unnika Aramaja untuk brai drain yang merupakan efek dari terumbuhan adalah meningkatnya kegiatan kewirausahaan dalam banyak pasar dan sektor. Dalam dua dekade terakhir juga ditunjukkan bahwa kewirausahaan akibat aktifitas tumbuh di negara-negara yang awalnya mereka seharusnya ke luar negeri dan tertangan. Meskipun ketidakmentuan global berperngaruh pada tren global dan resiko sehingga digantikan yang biasanya. Bagaimanapun, analisis isu global tidak hanya membantu strategi untuk risiko dan stidaknya akan membantu para pemimpin di dunia,untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru dalam waktu dekat.Lebih penting adalah skala di tengah risiko global bukan oleh kalagan bisnis maupun pemerintah. Sebagaimana mereka menumbuhkan bisnis mereka, para pemimpin harus secara aktif untuk memperluas jaringan komunitas bisnis, pada level lokal dan internasional guna menjelajahi solusi baru. “Kesimpulannya bahwa pemerintah dan sektor ekonomi yang mampu melewati kondisi saat ini, harus siap untuk melihat ke depan, dan menjelajahi gelombang baru masa depan yang akan datang. Jika perusahaan bisa mengkombinasikan kekuatan mereka dan pengetahuan tentang pasar dengan pemahaman tentang tren dan risiko global,serta bagaimana mereka selamat dan bisa memulai persiapan untuk masa depan, ketimbang hanya menunggu atas apa yang akan terjadi,”tambah Tambourgi. (abdul malik/islahuddin) Indeks Daya Saing 1. Belanda : 5, 32 2.Jerman : 5, 37 3. Swiss : 5, 6 4. Swedia : 5, 51 5. Finlandia : 5, 43 6. Singapura : 5, 55 7. Indonesia : 4, 26 8. Jepang : 5, 37 9. Amerika Serikat : 5, 59 10. Kanada : 5, 33 11. Denmark : 5, 46 sumber : world economic forum, 2009

Menuju SDM Indonesia Berkualitas

SINDO : Friday, 09 October 2009

Kualitas manusia Indonesia yang tercermin dari hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009 mengalami peningkatan,tetapi masih lebih rendah dibanding negara lain. DEMIKIANinti dari Laporan Pembangunan Manusia 2009 yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, Senin (5/10). Dalam laporan tersebut, angka IPM Indonesia Indonesia naik tipis dari 0,728 tahun 2007 menjadi 0,734 pada 2009. Penghitungan IPM yang digunakan UNDP mengacu pada empat indikator utama yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tingkat partisipasi sekolah (school enrolment),angka harapan hidup (life expectancy), dan angka melek huruf (literacy). Indikator yang digunakan UNDP berlaku universal dengan asumsi bahwa hal-hal tersebut merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia yang harus dipenuhi. Di Indonesia, indikator IPM yang dirumuskan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak jauh berbeda dengan perumusan yang dipakai UNDP. Perbedaannya ialah pada indikator pengeluaran per kapita (konsumsi), bukan PDB per kapita (produktivitas). Istilah IPM itu sendiri dipopulerkan pada 1990 oleh penerima nobel ekonomi asal India Amartya Sen dan ekonom Pakistan Mahbub ul Haq. Mereka mengkritik paradigma ekonomi saat itu yang cenderung mengukur tingkat kesejahteraan hanya berdasarkan indikator pendapatan per kapita.Kenyataannya, banyak negara berkembang yang tingkat pendapatannya meningkat ternyata masih dililit oleh kemiskinan. Sen dan ul Haq kemudian menawarkan alternatif dengan menambahkan indikator angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah dan angka harapan hidup, karena dinilai lebih sensitif terhadap kehidupan riil penduduk miskin. Gagasan itu kemudian dipopulerkan PBB dengan nama Human Development Index (HDI) dan dirumuskan dalam bentuk laporan tahunan Human Development Reportoleh UNDP. Dalam laporan UNDP, IPM Indonesia menempati peringkat ke- 111 dari 192 negara.Kendati naik tipis, peringkat itu sebenarnya turun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2008, peringkat IPM Indonesia bersanding di ranking 107. Hal itu kemungkinan disebabkan banyaknya negara-negara yang semula di bawah Indonesia, berhasil meningkatkan IPM mereka secara signifikan. Sehingga, kenaikan dari 0,728 ke 0,734 menjadi terasa kurang bermakna. Indonesia harus mengakui bahwa kualitas SDM Indonesia masih kalah dibanding negara-negara tetangga (lihat grafis). Peringkat IPM Indonesia lebih rendah dari Malaysia dan Thailand yang masing- masing berada di ranking 66 dan 87. Indonesia bahkan masih kalah tipis dibanding Filipina (105), apalagi jika dibanding negara maju Singapura (23). Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Laos atau Kamboja. Hal tersebut jelas membuat kita miris. Sebab, negara-negara yang semula di bawah Indonesia kini sudah jauh di atas. Mengapa IPM kita masih tertinggal dari negara-negara lain? Pemerintah Belum Optimal Peringkat IPM yang masih belum memuaskan menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa efek program- program pemerintah seperti pendidikan murah, kesehatan murah, serta peningkatan kapasitas ekonomi rakyat belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Memang, dari aspek pendidikan, tingkat partisipasi sekolah dan angka melek huruf menunjukkan kecenderungan positif setiap tahunnya. Menurut data BPS,hampir sebagian besar anak-anak usia 7-12 tahun pernah mengenyam pendidikan dasar.Sejak 2004,jumlah itu selalu di atas 96% setiap tahunnya. Hal yang sama juga dialami sebagian besar anak-anak berusia 13-15 tahun di mana 84% di antara mereka pernah menduduki bangku sekolah menengah. Namun, hal yang sama tidak terjadi pada remaja usia 16-18 tahun. Tidak semua golongan ini mampu melanjutkan partisipasi pendidikan ke jenjang menengah atas, terlebih ke perguruan tinggi. Tercatat, hanya lebih dari separuh remaja usia 16-18 yang melanjutkan ke jenjang SMA (54%). Persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang saat ini gencar mendengungkan program pendidikan dasar 12 tahun. Kelompok usia SMA ini menentukan karena kelompok ini akan masuk ke bursa tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, harus diakui bahwa aksesabilitas masyarakat terhadap lembaga kesehatan cenderung meningkat. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap naiknya angka harapan hidup manusia Indonesia setiap tahun (lihat grafis).Meski demikian,di beberapa daerah masih terdapat keluhan mengenai mahalnya biaya kesehatan dan obat-obatan.Tidak meratanya infrastruktur kesehatan serta minimnya tenaga medis di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, juga masih menjadi ganjalan. Berdasarkan indikator kapasitas ekonomi yang diukur berdasarkan PDB per kapita, produktivitas dan daya beli masyarakat cenderung rendah dibandingkan negara tetangga.Data BPS menunjukkan, selama lima tahun belakangan PDB per kapita naik cukup signifikan dari Rp9,3 juta pada 2003 menjadi Rp17,5 juta atau senilai USD1.845 pada 2007.Tetapi, jumlah itu masih kalah dibanding Malaysia dan Thailand yang memiliki PDB per kapita masing-masing USD7.509 dan USD3.776 pada tahun yang sama (lihat grafis). Team Leader of Governance Unit UNDP Rizal Malik mengatakan, rendahnya IPM Indonesia disebabkan kurang proporsionalnya alokasi anggaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini,anggaran lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai ketimbang pelayanan publik.“Porsi untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan masih rendah.Anggaran pendidikan yang baru-baru ini dinaikkan menjadi 20% pun alokasinya saya yakin lebih banyak untuk gaji pegawai,”ujarnya. Sebagai gambaran, total belanjapemerintahdibidangpendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2008 tercatat sebesar Rp64 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp13,7 triliun habis untuk belanja pegawai.Pada 2009, jumlah belanja pegawai meningkat menjadi Rp14,8 triliun dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp88,2 triliun. Begitu pula dengan anggaran belanja pegawai di bidang kesehatan yang meningkat dari Rp1,1 triliun pada 2008 menjadi Rp2,1 triliun pada 2009. Berbagai permasalahan yang terkait kualitas pembangunan manusia tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintahan terpilih khususnya kabinet yang menangani bidang kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Tanah Air,salahsatucarayangdapat ditempuh antara lain dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan murah. Selain itu, pemerintah perlu mendorong program-program yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat melalui program pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan dan sinergis. Tidak lupa, dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah juga dituntut aktif dalam mengembangkan IPM di daerah masing-masing. Mimpi menjadi bangsa yang besar tidak mungkin dapat dicapai tanpa diperkuat kualitas SDM yang mumpuni. (m azhar/litbang SI)