Menuju SDM Indonesia Berkualitas

SINDO : Friday, 09 October 2009
Kualitas manusia Indonesia yang tercermin dari hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009 mengalami peningkatan,tetapi masih lebih rendah dibanding negara lain.

DEMIKIANinti dari Laporan Pembangunan Manusia 2009 yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, Senin (5/10). Dalam laporan tersebut, angka IPM Indonesia Indonesia naik tipis dari 0,728 tahun 2007 menjadi 0,734 pada 2009. Penghitungan IPM yang digunakan UNDP mengacu pada empat indikator utama yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tingkat partisipasi sekolah (school enrolment),angka harapan hidup (life expectancy), dan angka melek huruf (literacy).

Indikator yang digunakan UNDP berlaku universal dengan asumsi bahwa hal-hal tersebut merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia yang harus dipenuhi. Di Indonesia, indikator IPM yang dirumuskan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak jauh berbeda dengan perumusan yang dipakai UNDP. Perbedaannya ialah pada indikator pengeluaran per kapita (konsumsi), bukan PDB per kapita (produktivitas). Istilah IPM itu sendiri dipopulerkan pada 1990 oleh penerima nobel ekonomi asal India Amartya Sen dan ekonom Pakistan Mahbub ul Haq.

Mereka mengkritik paradigma ekonomi saat itu yang cenderung mengukur tingkat kesejahteraan hanya berdasarkan indikator pendapatan per kapita.Kenyataannya, banyak negara berkembang yang tingkat pendapatannya meningkat ternyata masih dililit oleh kemiskinan. Sen dan ul Haq kemudian menawarkan alternatif dengan menambahkan indikator angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah dan angka harapan hidup, karena dinilai lebih sensitif terhadap kehidupan riil penduduk miskin.

Gagasan itu kemudian dipopulerkan PBB dengan nama Human Development Index (HDI) dan dirumuskan dalam bentuk laporan tahunan Human Development Reportoleh UNDP. Dalam laporan UNDP, IPM Indonesia menempati peringkat ke- 111 dari 192 negara.Kendati naik tipis, peringkat itu sebenarnya turun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2008, peringkat IPM Indonesia bersanding di ranking 107. Hal itu kemungkinan disebabkan banyaknya negara-negara yang semula di bawah Indonesia, berhasil meningkatkan IPM mereka secara signifikan.

Sehingga, kenaikan dari 0,728 ke 0,734 menjadi terasa kurang bermakna. Indonesia harus mengakui bahwa kualitas SDM Indonesia masih kalah dibanding negara-negara tetangga (lihat grafis). Peringkat IPM Indonesia lebih rendah dari Malaysia dan Thailand yang masing- masing berada di ranking 66 dan 87.

Indonesia bahkan masih kalah tipis dibanding Filipina (105), apalagi jika dibanding negara maju Singapura (23). Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Laos atau Kamboja. Hal tersebut jelas membuat kita miris. Sebab, negara-negara yang semula di bawah Indonesia kini sudah jauh di atas. Mengapa IPM kita masih tertinggal dari negara-negara lain?

Pemerintah Belum Optimal

Peringkat IPM yang masih belum memuaskan menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa efek program- program pemerintah seperti pendidikan murah, kesehatan murah, serta peningkatan kapasitas ekonomi rakyat belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Memang, dari aspek pendidikan, tingkat partisipasi sekolah dan angka melek huruf menunjukkan kecenderungan positif setiap tahunnya. Menurut data BPS,hampir sebagian besar anak-anak usia 7-12 tahun pernah mengenyam pendidikan dasar.Sejak 2004,jumlah itu selalu di atas 96% setiap tahunnya. Hal yang sama juga dialami sebagian besar anak-anak berusia 13-15 tahun di mana 84% di antara mereka pernah menduduki bangku sekolah menengah. Namun, hal yang sama tidak terjadi pada remaja usia 16-18 tahun.

Tidak semua golongan ini mampu melanjutkan partisipasi pendidikan ke jenjang menengah atas, terlebih ke perguruan tinggi. Tercatat, hanya lebih dari separuh remaja usia 16-18 yang melanjutkan ke jenjang SMA (54%). Persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang saat ini gencar mendengungkan program pendidikan dasar 12 tahun. Kelompok usia SMA ini menentukan karena kelompok ini akan masuk ke bursa tenaga kerja.

Dari aspek kesehatan, harus diakui bahwa aksesabilitas masyarakat terhadap lembaga kesehatan cenderung meningkat. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap naiknya angka harapan hidup manusia Indonesia setiap tahun (lihat grafis).Meski demikian,di beberapa daerah masih terdapat keluhan mengenai mahalnya biaya kesehatan dan obat-obatan.Tidak meratanya infrastruktur kesehatan serta minimnya tenaga medis di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, juga masih menjadi ganjalan.

Berdasarkan indikator kapasitas ekonomi yang diukur berdasarkan PDB per kapita, produktivitas dan daya beli masyarakat cenderung rendah dibandingkan negara tetangga.Data BPS menunjukkan, selama lima tahun belakangan PDB per kapita naik cukup signifikan dari Rp9,3 juta pada 2003 menjadi Rp17,5 juta atau senilai USD1.845 pada 2007.Tetapi, jumlah itu masih kalah dibanding Malaysia dan Thailand yang memiliki PDB per kapita masing-masing USD7.509 dan USD3.776 pada tahun yang sama (lihat grafis).

Team Leader of Governance Unit UNDP Rizal Malik mengatakan, rendahnya IPM Indonesia disebabkan kurang proporsionalnya alokasi anggaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini,anggaran lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai ketimbang pelayanan publik.“Porsi untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan masih rendah.Anggaran pendidikan yang baru-baru ini dinaikkan menjadi 20% pun alokasinya saya yakin lebih banyak untuk gaji pegawai,”ujarnya. Sebagai gambaran, total belanjapemerintahdibidangpendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2008 tercatat sebesar Rp64 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar Rp13,7 triliun habis untuk belanja pegawai.Pada 2009, jumlah belanja pegawai meningkat menjadi Rp14,8 triliun dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp88,2 triliun. Begitu pula dengan anggaran belanja pegawai di bidang kesehatan yang meningkat dari Rp1,1 triliun pada 2008 menjadi Rp2,1 triliun pada 2009. Berbagai permasalahan yang terkait kualitas pembangunan manusia tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintahan terpilih khususnya kabinet yang menangani bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di Tanah Air,salahsatucarayangdapat ditempuh antara lain dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan murah. Selain itu, pemerintah perlu mendorong program-program yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat melalui program pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan dan sinergis.

Tidak lupa, dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah juga dituntut aktif dalam mengembangkan IPM di daerah masing-masing. Mimpi menjadi bangsa yang besar tidak mungkin dapat dicapai tanpa diperkuat kualitas SDM yang mumpuni. (m azhar/litbang SI)

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: