Kurikulum 2013 Disusupi Mafia Buku?

September 4, 2014

TEMPO.CO, Malang – Keterlambatan distribusi buku kurikulum 2013 diduga melibatkan mafia yang sengaja menyimpan atau menahan buku-buku untuk dilepas ke pasar dan toko buku saat sekolah-sekolah dan orangtua murid panik.

“Sepertinya ada mafia buku yang bermain. Keterlambatan distribusi buku disengaja mafia sampai orang tua ribut anaknya enggak punya buku dan sekolah-sekolah jadi panik,” kata Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Komunikasi Media, Sukemi, Rabu malam, 3 September 2014. (Baca: Kurikulum 2013 Berpotensi Gagal)

Sukemi menjelaskan, orang tua yang panik kemudian sibuk mencari buku-buku yang dibutuhkan anak mereka di toko atau pasar buku bekas. Lantaran bukunya sangat sulit didapat, maka harganya menjadi mahal. (Baca: Buku Pegangan Kurikulum Tematik Diperjualbelikan)

Modus lain, menurut Sukemi, mafia buku menawarkan buku lain dengan harga jauh lebih mahal. Fisik buku yang ditawarkan mirip dengan buku teks kurikulum 2013 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun tidak mencantumkan logo bertuliskan ‘Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2014’ di sudut kanan atas. (Baca: Guru Khawatirkan Kurikulum 2013 Ganggu Sertifikasi)

Dari sejumlah laporan yang diterima Sukemi diketahui buku tematik 1 (Diriku) dan tematik 2 (Kegemaranku) untuk kelas 1 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang paling banyak dicari. Semua buku teks kurikulum 2013 gratis. Nilai pembuatan per buku sebesar Rp 8.500. Faktanya, harga jual buku lebih mahal dua kali lipat. (Baca: Kurikulum 2013, Guru Dipaksa Kuasai Bidang Lain)

Sukemi melanjutkan, para mafia buku menawarkan buku lain dengan harga yang jauh lebih mahal, kemudian sekolah membeli karena dapat cash back. “Tapi ini masih sebatas dugaan berdasarkan pengalaman sebelumnya,” ujarnya. (Baca: Sejak Orde Baru, Indonesia 7 Kali Ganti Kurikulum)


#22 Sisipan Majalah HAI #25 (24-30 Juni 2013) : Social School Responsibilities SMA Dwiwarna Bogor

Juli 15, 2013

Warga SMA Dwiwarna kembali mengadakan kegiatan sosial yang bertajuk Global Youth Service Day (GYSD) yang dilaksanakan Kamis, 25 April 2013. Acara tahunan ini memang fokus terhadap hal yang berbau kesehatan, seperti pengobatan gratis, dan donor darah. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, seperti OSIS SMA Dwiwarna, Palang Merah Dwiwarna (Paladewa), Puskesmas Parung dan juga PMI Bogor. GYSD sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar SMA Dwiwarna yang kurang mampu untuk mendapat pengobatan yang layak, sekaligus juga untuk memberikan edukasi bagi anggota Paladewa.


Nilai UN Bisa Dijadikan Syarat Untuk Seleksi PTN

Januari 10, 2012

sumber : http://blogguru.dirgaardana.com
Tahun 2012 hasil ujian nasional (UN) bisa diintegrasikan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Terlebih, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.
Hal itu diungkapkan peneliti pendidikan dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Drs. Safari, M., P.A.U. kepada wartawan di sela-sela lokakarya pendidikan Kota Bandung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9, Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Rabu (28/9).
“Namun pasti atau tidaknya adalah kebijakan pemerintah, saya tidak bisa memastikan,” ungkap Safari.

Dikatakan, keinginan diintegrasikan nilai UN ke PT ini, karena nilai UN-nya sama (standar). Sementara perguruan tinggi negeri hasil ujiannya belum standar. “Inilah yang menjadi dasar, kami menginginkan nilai UN bisa menjadi syarat masuk ke PTN,” tandasnya.
Menurutnya, secara pelaksanaan, UN sudah berjalan lancar dan sempurna. Yang perlu disempurnakan, adalah masalah teknisnya saja, terutama untuk masuk ke PTN.
“PTN harus menerima, karena wacana ini sudah dibicarakan dan disetujui semua pihak,” tambahnya.
Menurutnya, dari hasil penelitian, pelaksanaan UN di Indonesia dicemburui negara lain, terutama dari sisi teknis pelaksanaan. Selain itu, standar nilai UN pun sama, yakni 5,5 sekalipun standar nilai UN masih terbilang kecil.
“Di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura standar nilai ujian minimal 7,” tandasnya.
Safari menyebutkan, UN untuk mengukur kemampuan siswa yang dilaksanakan secara nasional. Sementara materi yang diujikan adalah minimal pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.
“Tidak mungkin materi yang diujikan adalah pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah,” katanya.
Adanya yang kontra mengenai UN ini, karena materi yang di UN tidak sesuai dengan yang diajarkan. Safari mengatakan, harusnya sekolah introspeksi, karena para gurunya mengajar tak benar.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi menyebutkan, diintegrasikannya hasil UN untuk masuk PTN memang sudah dibicarakan dan akan diujicobakan pada tahun 2012 mendatang. Namun, memang ada beberapa teknis pelaksanaan yang harus disempurnakan.
“Khusus mekanisme pelaksanaan UN yang diintegrasikan masuk ke PTN,” tambahnya.
Wahyudin mengaku sangat mendukung hasil UN bisa dijadikan prasayarat untuk masuk PTN. “Namun ada beberapa yang harus disempurnakan,” tandasnya.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung, Kusmeni Hartadji menilai, pemeritah belum siap mengintegrasikan hasil UN untuk menjadi prasyarat masuk ke PTN. Selain sistem pelaksanaan yang belum sempurna, masih terjadi ketidakjujuran di antara para siswa maupun pengawas dalam pelaksanaan UN.


Kabar IPTEK 2012 Standar Nilai Kelulusan UN SMP-SMA Tetap 5,5 Kamis, 29 Desember 2011 23:11 WIB

Januari 10, 2012

sumber : http://iptek.tvonenews.tv
ilustrasi Ujian Nasional

Medan, (tvOne)

Standar nilai kelulusan dalam Ujian Nasional untuk tahun 2012 bagi siswa SMA dan SMP sederajat, tidak mengalami perubahan seperti tahun sebelumnya yakni tetap 5,5. “Masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni siswa harus mendapat nilai 5,5 baru bisa lulus Ujian Nasional (UN) dengan bobot pembagi juga tetap 40:60, yakni 40 persen dari akumulasi rata-rata nilai ujian sekolah dan 60 persen dari nilai UN,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syaiful Safri di Medan, Kamis (29/12).

Ia mengatakan, pelaksanaan UN tetap merupakan sebagai bahan evaluasi dan pengontrol bagi pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Untuk itu, ukuran kualitas, akseptabilitas, dan kredibilitas sangat diperlukan, karena ukuran hasil UN akan ditelaah lagi melalui evaluasi untuk mengetahui dan memahami pemetaan pendidikan di Indonesia, guna meningkatkan kualitas sekolah dan para siswa. “Kita harapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan terutama Kepala Dinas pendidikan kabupaten dan kota dapat bekerja sama dalam sosialisasi nantinya.

Sehingga manajemen yang baik dari UN 2012 bisa diperoleh, demikian juga dengan kualitas hasil UN juga akan membaik. Apalagi pada hasil UN tingkat SMA, Sumut meraih ranking ketiga nasional dan tingkat SMP ranking kedua,” katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan UN untuk tingkat SMA, MA, dan SMK tahun ajaran 2011/2012 akan dilaksanakan pada 16-19 April 2012 dan UN susulan pada 23-26 April. Untuk jenjang SMP/MTs dan SMPLB, UN akan dilaksanakan pada 23-26 April 2012 dan UN susulan pada 30- 4 Mei 2012.

Sedangkan untuk jenjang SD/MI/SDLB UN akan digelar pada 7-9 Mei 2012 dan UN susulan pada 14-16 Mei 2012. “Pada pelaksanaan UN kali ini pun tidak ada ujian ulang tetapi yang ada ujian susulan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sakit atau alasan lain yang pelaksanaannya seminggu setelah ujian nasional,”katanya.

Berdasarkan petunjuk dari Kemendikbud, lanjut dia, pengumuman hasil UN tingkat SMA/MA dan SMK pada 24 Mei 2012, tingkat SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB pada 2 Juni 2012. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan UN tingkat SD menjadi kewenangan setiap provinsi. “Meski begitu pun, peserta UN dinyatakan lulus apabila setiap siswa harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya lulus UN dan harus menyelesaikan program pengajaran sesuai tingkatnya, untuk SMP dan SMA sederajat selama tiga tahun, sedangkan SD sederajat selama enam tahun,” katanya.

Selain itu, pada ujian nasional juga terdapat lima paket soal. Untuk itu ia berharap agar kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota melakukan koordinasi agar pelaksanaan UN 2012 lebih baik dari tahun sebelumnya. (Ant)


Workshop Pendataan Program BOS 2011, Jumat, 09 September 2011 05:42, http://jardiknas.kemdiknas.go.id

September 21, 2011

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program wajib belajar sendiri merupakan amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 34 ayat 2 dari UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sementara pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku pada tahun anggaran 2011, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

Pelaporan Penggunaan BOS

Melihat besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah bagi BOS bagi selayaknya ada suatu sistem pelaporan yang kredibel dan transparan. Untuk masalah ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melakukan inisiatif untuk membuat pelaporan dana BOS melalui teknologi web. Wujud nyatanya adalah pembuatan web mengenai BOS (http://bos.kemdiknas.go.id). Dengan memanfaatkan data center yang ada di Pustekkom maka sejak akhir Agustus 2011 web bos tersebut sudah aktif dan dapat diakses.

Untuk mensosialisasikan web tersebut maka Ditjen Dikdas melakukan workshop pendataan program BOS yang dilakukan di 4 kota : Bandung, Batam, Surabaya, dan Makassar. Workshop di Bandung dan Batam diselenggarakan pada tanggal 7-9 September 2011, sementara untuk Surabaya dan Makassar akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 September. Peserta workshop adalah petugas data BOS yang telah ditunjuk dari masing Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Workshop di Batam dibuka oleh Dirjen Dikdas Prof. Suyanto, PhD yang disertai oleh Direktur Pembinaan SMP Didik Suhardi, SH, M.Si. Peserta workshop di Batam adalah petugas data dari kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Workshop di Bandung dibuka oleh Set. Ditjen Dikdas Dr. Bambang Indriyanto yang disertai oleh Direktur Pembinaan SD Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. Peserta workshop di Bandung adalah petugas data dari kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Kalimantan.

Harapannya tentu saja adalah dengan pemanfataan TIK yang baik (khususnya internet) pelaporan penggunaan dana BOS dapat lebih transparan dan kredibel, dan jika hal ini terjadi maka citra Kementerian Pendidikan Nasional akan semakin meningkat. Penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas dari korupsi merupakan dambaan bagi seluruh insan pendidikan Indonesia. Semoga Kemdiknas dapat menjadi pelopor di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah.


Universitas Terbuka Jangkau Lulusan SMA

Mei 19, 2010
Senin, 17 Mei 2010 | 16:55 WIBJAKARTA, KOMPAS.com

Mulai tahun ini Universitas Terbuka secara serius merangkul lulusan SMA untuk menjadi mahasiswa. Perguruan tinggi yang menjalankan sistem perkuliahan secara terbuka, yang umumnya diminati pekerja atau karyawan itu, kini juga berfokus untuk menjaring lulusan SMA berusia 19-23 tahun.

Mahasiswa yang usianya 24 tahun ke bawah baru sebanyak 40.000 mahasiswa.
— Tian Belawati

Tian Belawati, Rektor Universitas Terbuka (UT), di sela Seminar Internasional tentang Integrating Technology Into Education di Jakarta, Senin (17/5/2010), menjelaskan, UT diselenggarakan bukan hanya untuk mereka yang sudah bekerja atau berprofesi sebagai guru, tetapi juga untuk lulusan SMA. Meskipun kuliah di UT dilaksanakan secara jarak jauh, yaitu mahasiswa banyak belajar secara mandiri lewat buku-buku pegangan dan internet, tatap muka dengan pengajar dosen-dosen dari perguruan tinggi lokal tetap dilakukan.

“Tatap muka dilakukan delapan kali dalam satu semester,” ujar Tian.

Dalam kaitan menjangkau lulusan SMA mulai tahun ini, Tian mengatakan, UT bermitra dengan perguruan-perguruan tinggi lokal untuk menjaring mereka yang tidak diterima karena daya tampung universitas lokal yang terbatas. Program bagi lulusan SMA ini dinamai SIPAS 1923 atau Sistem Paket Semester Usia 19-23 Tahun.

Para mahasiswa dapat merencanakan lamanya waktu belajar mereka. Paket yang disediakan beragam, mulai 4 sampai 8 tahun. “Kita menyediakan alternatif paket, sebab pendidikan di UT kan memang fleksibel,” ujar Tian.

Guna mendukung program UT yang menjangkau lulusan SMA, UT difasilitasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional dalam bekerjasama dengan sepuluh perguruan tinggi lokal di wilayah Indonesia Timur. Beberapa perguruan tinggi itu di antaranya Universitas Cendrawasih, Universitas Mataram, Universitas Haluoleo, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Pattimura. Dalam waktu dekat, kerja sama juga akan dilakukan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Ada sebanyak 31 program studi di UT yang akan dikerjasamakan dengan universitas-universitas tersebut. Biaya kuliah di UT besarnya Rp 20.000 per SKS, belum termasuk biaya tutorial. Saat ini, terdapat 650.000 mahasiswa UT.

“Mahasiswa yang usianya 24 tahun ke bawah baru sebanyak 40.000 mahasiswa,” jelas Tian.

Sementara untuk mahasiswa nonguru, saat ini UN memiliki sebanyak 120.000 mahasiswa. Para mahasiswa itu di antaranya berprofesi sebagai pegawai swasta maupun pegawai pemerintah daerah.

Direncanakan, pada 2014 jumlah mahasiswa nonguru bisa meningkat menjadi 150.000 orang. ” Ke depan UT ingin meningkatkan jumlah mahasiswa nonguru dan mahasiwa yang berusia 24 tahun ke bawah atau yang baru lulus SMA,” ujar Tian.


Dana RSBI Akan Dievaluasi

April 30, 2010

Jumat, 30 April 2010 | 04:46 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dana bantuan langsung atau block grant yang telah diberikan kepada rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Kucuran dana telah dilakukan sejak lima tahun lalu.

Hingga tahun 2009, Kementerian Pendidikan Nasional telah memberikan kucuran dana kepada 320 SMA, 118 SMK, 300 SMP, dan 136 SD yang tersebar di 481 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

”Akan ada evaluasi pada tahun 2010/2011 karena pemberian dana bantuan untuk SMP memang selama empat tahun dan SMA lima tahun,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Kamis (29/4) di Jakarta.

Untuk tingkat SMP, dana bantuan setiap sekolah Rp 400 juta pada tahun 2007 dan Rp 300 juta untuk setiap sekolah pada tahun 2008-2010. Sementara itu, untuk tingkat SMA, dana bantuan yang diberikan Rp 300 juta setiap tahunnya dari tahun 2006 hingga 2008. Untuk tahun 2009-2010, dana yang diberikan Rp 300 juta-Rp 600 juta per tahun untuk setiap sekolah.

Bisa kembali ke reguler

Menurut Mendiknas, evaluasi RSBI itu akan dilakukan secara menyeluruh dan melihat apakah semua ketentuan telah dipenuhi. ”Apabila, misalnya, RSBI itu tidak mencapai target yang telah ditentukan, sangat mungkin RSBI itu dikembalikan statusnya menjadi sekolah reguler. Sebaliknya, jika telah terpenuhi, statusnya akan langsung berubah menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI),” kata Nuh.

Apabila sekolah itu berubah status menjadi SBI, dana bantuan otomatis dihentikan. Pertimbangannya, sekolah diharapkan bisa membiayai sendiri setelah selama 4 dan 5 tahun mendapatkan bantuan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas belajar mengajar lain yang dibutuhkan.

Nuh mengingatkan, RSBI dan SBI harus memenuhi empat komponen, yaitu infrastruktur yang memadai, memiliki guru yang berkualitas, kurikulum sesuai dengan pembelajaran, dan manajemen yang baik.

”Ada syarat menjadi SBI, kualitasnya harus minimal di atas rata-rata standar nasional. Jika tidak, berarti SBI itu hanya jualan nama. SBI harus memiliki sister school dengan sekolah yang ada di luar negeri karena itu konsep dasarnya,” kata Nuh.

Sayangnya, kata Nuh, pengertian definisi ”internasional” kadang-kadang direduksi menjadi penggunaan kata-kata berbahasa Inggris di lingkungan sekolah atau dalam penyampaian materi pelajaran.

”Apa harus selalu memakai bahasa Inggris? Tidak. Tergantung sekolah itu mau memakai standar di negara mana. Kalau SBI-nya sekolah keagamaan, bisa pakai bahasa Arab. Atau bisa juga pakai bahasa Jepang,” ujarnya.

Yang paling penting sebenarnya jangan sampai RSBI atau SBI justru memunculkan eksklusivitas dan terkesan elite dengan hanya menerima calon siswa yang memiliki kemampuan finansial yang kuat.

Secara terpisah, Budi Susetiyo, dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, yang melakukan studi pengembangan kriteria sekolah standar, mandiri, dan berstandar internasional, mengatakan, kualitas RSBI perlu dipertanyakan.

”Bagi sekolah negeri, label RSBI bisa jadi alasan untuk memungut dana lebih dari masyarakat karena butuh untuk mengembangkan sekolah,” ujar Budi. (LUK/ELN)


Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.