Sistem SKS Diminta Bertahap

Diambil dari : Seputar Indonesia, Minggu 18 Oktober 2009 JAKARTA(SI)

Pemerintah diminta tidak serta merta menerapkan sistem kredit semester (SKS) di sekolah kategori mandiri dan berstandar internasional. SKS sebaiknya diterapkan secara bertahap. Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat menilai, sistem SKS justru akan membebani siswa. Terutama, jika sistem ini diterapkan pada awal-awal tingkatan. Sebab, menurut dia,dibutuhkan kesiapan sumber daya pengajar dan siswa agar dapat menerima perubahan sistem ini. “Guru juga belum siap. Saat kuliah saja, para dosen tidak maksimal menjalankan SKS di perguruan tingginya. Sekarang, bagaimana mungkin diterapkan secara benar di sekolah?” kata Lody di Jakarta kemarin.Menurut dia, penerapan sistem SKS tidak hanya membebani siswa dan guru tetapi juga akan merepotkan. Terutama, dilihat dari segi administrasi menyangkut jadwal pelajaran dan waktu belajar masing-masing siswa. “Dari segi administrasi, akan sangat menguras waktu. Bukannya siswa jadi mandiri, tetapi malah mengganggu pola belajarnya,”tandas Lody. Sementara itu,Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Coruption Watch (ICW) Ade Irawan menyatakan,sejak awal pihaknya menentang kastanisasi sekolah seperti adanya sekolah yang menerapkan standar internasional dan tidak. Begitu pun dengan sistem SKS.Dia melihat,tujuan penerapan sistem ini belum jelas. “Tujuan utamanya belum jelas. Apa iya dengan sistem SKS siswa bisa belajar mandiri. Belum tentu juga. Bisa jadi, hal ini malah membebani siswa itu,” tegasnya. Selain itu,lanjut dia,kesiapan sekolah seperti guru,sarana penunjang,serta sistem penilaian juga masih patut dipertanyakan. “Pada tingkat apa diterapkan, saya pikir penerapan itu butuh waktu karena kesiapan sarana prasarana dan guru saat ini masih kurang,”tandasnya. Karena itu,Ade mengingatkan agar pemerintah jangan hanya memandang sekolah sebagai tempat mengembangkan kemampuan teknis, tetapi juga sebagai wahana bagi anak untuk berinteraksi serta mendapatkan pengetahuan secara holistis. Sebelumnya diberitakan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan mewajibkan penerapan SKS bagi sekolah mandiri dan berstandar internasional. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto mengatakan, kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP tersebut menyebutkan bahwa sekolah kategori mandiri harus menerapkan sistem pembelajaran dalam SKS.Sistem ini adalah salah satu sistem penerapan program pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek.Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik dapat belajar. Dengan sistem ini,peserta didik diberi kebebasan untuk merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan minat, kemampuan,dan harapan masingmasing. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan, SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Mengacu pada konsep tersebut, SKS dapat diterapkan untuk menunjang realisasi belajar tuntas yang digunakan dalam menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).Pada SKS,setiap 1 SKS berbobot dua jam kegiatan pembelajaran per minggu, selama 16 minggu per semester. Penerapan SKS, kata Suyanto, tergantung kesiapan sekolah itu sendiri. (rendra hanggara)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: